MonDec11

TIDAK SESUAI PROTAP, IJIN DWP HARUS DICABUT

TIDAK SESUAI PROTAP, IJIN DWP HARUS DICABUT


Sumberita.com, Jakarta - Ketegasan dan integritas Gubernur Anies-Sandi membatalkan ijin Prinsip Pelaksanaan Djakarta Ware House Project (DWP) sangat menentukan kepercayaan atas amanah rakyat guna keberhasilan RPJMD 2017-2022, Selasa (11/12/2017).

Hal ini berdasarkan Pergub SOTK ORB No. 1 tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta, dimana Kebijakan Gubernur untuk mengeluarkan Perijinan Prinsip Penyelenggaraan Keramaian di Ibukota berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan dibawah koordinasi Bakesbangpol, Dinas Pariwisata, Ka Satpol PP Provinsi DKI Jakarta bersama Kominda DKI Jakarta sebagai bahan rekomendasi bagi Gubernur untuk memutuskan kebijakan boleh atau tidaknya suatu kegiatan keramaian di Ibukota mengutamakan pada ketentraman, kenyamanan dan moralitas, akar budaya asli Nusantara yang berlaku di Republik Indonesia.

Agus Chaerudin Pengamat Kebijakan Dan Transparansi Anggaran menuturkan, "Saya sangat meyakini kegaduhan pro-kontra pelaksanaan keramaian DWP pada 15-16 Desember 2017, lebih disebabkan tidak berjalannya Tupoksi dan Protap perijinan sehingga Gubernur Anies-Sandi salah informasi dikarenakan tidak mendapatkan rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan, dimana tidak adanya kemauan dan insiatif keberanian pejabat terkait Bakesbangpol, Satpol PP dan Dinas Pariwisata, untuk mengadakan rapat koordinasi Kominda yg hasilnya merekomendasi kepada Gubernur Anies-Sandi", tuturnya.

"Wajarlah jika ada masyarakat dan pemerhati Ibukota meyakini terjadi penggembosan dan pembangkangan jebakan batman oleh pejabat-pejabat DKI untuk menjatuhkan Gubernur Anies-Sandi", sambung Agus dalam keterangan melalui whatsapp.

Dugaan keyakinan masyarakat itu sangat logika berkaitan dengan keberanian dan ketegasan Gubernur Anies-Sandi menutup Alexis, tetapi masyarakat dikagetkan dengan Pelaksanaan Rutin Tahunan DWP yang kasatmata memindahkan ajang disco hura-hura dari dalam ruangan ke tempat terbuka.

"Logikanya Diskotik didalam ruangan saja marak Narkoba dan Free Sex, siapa berani jamin jika diskotik ditempat terbuka tidak ada narkoba dan free sex?", tambah Agus.

"Pengakuan warga dan petugas kebersihan dilokasi DWP 2015 dan 2016 banyak ditemukan bekas-bekas pakai alat kontrasepsi dan bertaburannya jejak-jejak narkoba. Terutama kegiatan DWP jelas bukan budaya asli Nusantara ditengah gegap gempita jargon-jargon Revolusi Mental Pancasila dan Pribumi Nusantara Bangkit", tutupnya.

(SB) 

Rate this item
(1 Vote)
Login to post comments

  

 

 

 

 

 


Go to top