FriJun17

Ahok Kembali Lecehkan Profesi Jurnalis, Dewan Pers Harus Ambil Sikap

DPP IPJI ambil sikap tegas atas prilaku arogan Ahok terhadap insan Pers, Ketua DPW IPJI DKI Jakarta angkat bicara “Ahok harus dilaporkan….

 

 

sumberita – Jakarta. Apa yang membedakan saya dengan politisi umumnya? Saya bersih, saya berani periksa harta saya, biaya hidup saya, saya berani dorong UU pembuktian harta pejabat," ujar Ahok di balaikota, (17/6).

"Kamu enggak pernah dengar pejabat sekelas saya ngomong konsisten dari DPRD, sampai bupati, sampai DPR RI, sampai sekarang," ucap Ahok.

"Berarti tidak ada pejabat yang sehebat Bapak?” Tanya seorang wartawan kepada Ahok.

“Bukan itu yang dimaksud”, Tegas Ahok. Lanjutnya, “saya tidak mungkin berani menantang banyak orang untuk membuktikan saya ini salah”.

Ketika salah satu wartawan melontarkan kembali pertanyaan seputar isu aliran dana 30 milyard ke teman Ahok. Ahok mulai naik pitam dan merasa diadu domba dengan pertanyaan itu. "Anda dari koran mana?" tanya Ahok dengan nada tinggi kepada wartawan itu.

"Lain kali enggak usah masuk sini lagi. Enggak jelas kalau begitu. Saya tegesin aja. Kamu juga enggak usah tekan saya dengan media, saya enggak pernah takut sama kalian," tukas Ahok.

"Jadi enggak usah bolak balikin kalimat kayak begitu. Enggak usah tanya lagi," ujar Ahok.

Setelah bernada cukup tinggi seperti itu, Ahok berbalik dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Namun selang beberapa menit tanpa diduga, Ahok keluar lagi dari ruang kerjanya sambil berjalan kearah kumpulan wartawan.

Dia mengusir wartawan yang pertanyaannya mengena dihatinya dan melarang masuk ke Balai Kota DKI lagi.

"Saya tidak ada kewajiban menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sebetulnya. Saya tegaskan itu, bolak-balik adu domba! Pokoknya enggak boleh masuk sini lagi. Enggak boleh wawancara!" ujar Ahok.

Ini bukanlah kejadian pertama Ahok memarahi wartawan. Sebelumnya, Ahok juga sempat memarahi wartawan usai memberi kesaksian dalam sidang UPS di Pengadilan Tipikor, Kamis (4/2/2016). Wartawan itu bertanya mengenai enam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyalahgunaan pembelian lahan.

"Itu udah basi. Lu dari koran apa, sih? Lu koran apa, sih? Pertanyaan lu basi," kata Ahok.

Kembali arogan Ahok pada Jumat, (30/10/2015), Ahok juga sempat bersitegang dengan salah satu wartawan. Dia marah ketika ditanya mengenai Pansus DPRD DKI yang melaporkan hasil pansus termasuk soal RS Sumber Waras kepada KPK.

"Anda dari harian mana sih?" tanya Ahok. dan dirinya menantang wartawan untuk membuat liputan khusus mengenai kasus itu.

"Lu bilang ke seluruh grup koran lu, cari dan bikin judul khusus tentang RS. Sumber Waras, cari wartawan yang lebih pinter, mau apalagi kamu. Mau interview khusus sama gue," ujar Ahok ketika itu.

Saat itu, wartawan yang kena omelan hanya bisa menjawab bahwa dia sedang menjalankan perintah saja. "Ini tugas, Pak," ujar wartawan tersebut.

Ahok juga pernah marah ketika salah satu wartawan bertanya mengenai isu barter uang reklamasi dengan penertiban Kalijodo. Ketika itu, Ahok sampai mengancam mengadukan media tersebut ke Dewan Pers.

Tanggapan Ahok memang tidak mencerminkan seorang Pemimpin yang Bijak, bahkan terindikasi AROGAN dan sangat kampungan. Terkait berbagai pelecehan yang terjadi terhadap profesi jurnalis bahwa dapat disimpulkan kalau Ahok belum PANTAS untuk menjadi Pejabat Publik, Kriteria pejabat publik bukan hanya jujur tapi ada banyak hal yang harus di perhatikan seperti dalam berbicara tidak asal ucap se-enak hatinya, tapi harus memakai Tata Krama.

Sementara itu Ketua DPW IPJI DKI Kasihhati angkat bicara, ”sudah seharusnya dia dilaporkan biar kalau berbicara dan bertindak tidak seenaknya saja, menghina dan melecehkan Profesi jurnalis” Ujarnya….

Sesungguhnya, peran pers dalam dinamika masyarakat adalah penyeimbang. Sering terjadi tarik ulur kepentingan, antara kekuatan pers dengan kekuasaan. 

Dalam dimensi lain, kerap oknum pejabat risih saat perilakunya, entah terindikasi korupsi dan seabreg ekses lain, terekspose. 

Namun demikian, bukan berarti KEBEBASAN PERS dalam mencari informasi demi kepentingan publik, harus berada dibawah kendali kepentingan tertentu.

“Temen-temen jurnalis dilindungi UU Pers dalam jalankan poksinya. Itu jelas tertuang di pasal 18 Ayat 1 UU Pers No.40/1999 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, & menyampaikan gagasan dan informasi, terkena sanksi ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” ujar Kasihati di depan awak media, (17/6).

Kasihati juga menambahkan bahwa sudah saatnya Dewan Pers ambil sikap tegas untuk berikan sangsi kepada siapapun terlebih lagi pejabat public seperti Ahok yang sudah sangat jelas melecehkan profesi jurnalis yang kerap dilakukannya. Sehingga nantinya, profesi jurnalis tidak dipandang sebelah mata oleh pejabat manapun dan oleh siapapun dalam menjalankan poksinya. (opan/sb/pmrd).

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

  

 

 

 

 

 


Go to top