TueJan26

Badan Intelejen Negara (BIN) Maluku Utara Optimalkan UU Intelejen Negara

Foto: Kabinda Maluku Utara Ir. Eden Gunawan

 

Sumberita_ Maluku Utara

Badan Intelejen Negara (BIN) berperan dalam pembangunan Maluku utara sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diaturdalam UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen Negara

Kepala badan intelejen Negara (Kabinda) Maluku utara Ir. Eden Gunawan mengatakan, Undang – undang intelejen Negara mengatur secara menyeluruh kegiatan intelejen yang dilakukan oleh penyelenggara intelejen BIN, intelejen TNI, intelejen Kepolisisan RI, intelejen Kejaksaan RI, dan intelejen kementrian/lembaga pemerintah Non pemerintah (LPNK), dengan adanya UU intelejen Negara seluruhaparat yang terhubung dalam penyelengara intelejen dimanapun harus berpedoman pada UU tersebut. Karena kegiatan intelejen diluar atau bertentangan dengan UU intelejen Negara dianggap melanggar aturan atau HAM lainya UU intelejen Negara.”Kata Ir. Eden Gunawan.

Berdampak pada kewenangan dalam melakukan kegiatan atau operasi intelejen dipenyelenggara intelejen tampa mengurangi kewenangan pembinaan personil intelejen diinstansi induknya masing masing. Hal ini sesuai dengan UU intelejen Negara pasal 9 BIN diamanatkan sebagai kordinator seluruh aparat intelejen baik dipusat maupun didaerah.

Kegiatan atau operasi intelejen diinstitusi penyelenggara harus sejalan dengan kebijakan intelejen Negara yang disusun BIN sesuai denagn pasal 30 huruf a, yang memberikan kewenangan kepada BIN untuk menyusun rencana dan kebijakan nasional dibidang intelejen secara menyeluruh kemudian dalam huruf b, BIN berwenang meminta bahan keterangan kepada kementrian, lembaga pemerintah, non kementrian dan / lembaga lain sesuai dengan kepentingan prioritasnya.

Menurut Eden, banyak kewenangan BIN sampai saat ini belum terlaksana, mengingat keterbatasan personil dan sarana pendukung serta UU intelejen Negara yang masih belum tersosialisaikan secara menyeluruh. Namun demikian, dalam rencana strategis BIN tahun 2014 – 2019 di tahun ke 3 akan mengoptimalkan posisi ini semaksimal mumgkin dengan berbagai cara. Diantaranya melakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi vertical dan pemerintah daerah yakni pemprof dan DRPD Maluku utara untuk menunjang tugas dan wewenang BIN. Meskipun selama ini dengan keterbatasan personil intelejen di Maluku utara telah mampu menghadapi berbagai ancaman, hambatan dan gangguan diberbagai sector, seperti tantangan yang berat pilkada serentak tahun 2015 di 8 kabupaten/kota dengan aman.

Sesuai UU intelejen Negara pasal 31 huruf a dan b, BIN memiliki kewenangan melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan pengalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi idielogi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan. Sehingga sector kehidupan masyarakat lainnya ternmasuk pangan, energy, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup serta kegiatan terorisme, sepatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan kedaulatan nasional termasuk yang sedang menjalani proses hukum.” Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi Maluku utara, DPRD, BPN yang telah membantu proses hibah tanah di sofifi BIN Maluku utara dapat merencanakan membangun kantor yang lebih representative aman dan nyaman tampa menghilangkan sifat – sifat Universal dan fungsi intelejen.” Katanya. (sb/Fadlan/sum)

Rate this item
(1 Vote)
Login to post comments

Media


Go to top